News
10 Tahun Tsunami Aceh, Ini Masalah yang Tersisa
Sumber: tempo.co26 Desember 2014 | 10:28:09
TEMPO.CO, Banda Aceh - Sepuluh tahun setelah bencana tsunami terjadi, Ombudsman Perwakilan Aceh menilai persoalan yang dihadapi para korban belum selesai. "Kami masih menerima laporan masalah dari korban," kata Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh Taqwadin Husin, Jumat, 26 Desember 2014.
Beberapa keluhan yang muncul adalah para korban menuntut rumah dan ganti rugi tanah. Sebagian korban juga masih tinggal di barak. Lalu ada juga laporan mengenai rumah bantuan yang diserobot pihak lain. (Baca: 10 Tahun Tsunami Aceh, JK Ziarah ke Makam Lambaro)
Menurut Taqwadin, sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Perwakilan Aceh telah menerima lima laporan terkait dengan korban tsunami menjelang peringatan 10 tahun bencana besar itu. Laporan-laporan itu mewakili nasib sekitar 1.500 korban tsunami.
Misalnya, laporan dari masyarakat Deah Mamplam, Kecamatan Leupung, Aceh Besar. Mereka mengeluh perumahan bantuan yang ditempati oleh 333 kepala keluarga ternyata tanahnya masih bermasalah. "Tanah milik warga setempat belum dibayar pemerintah daerah." (Foto: Aceh Pasca-Tsunami, Dilihat dari Udara)
Selanjutnya, juga ada laporan dari 123 keluarga yang belum pernah menerima bantuan di Ulee Lheu. Kemudian laporan dari warga yang masih tinggal di Barak Bakoy, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. "Mereka mengaku telah mendapat jatah rumah, tapi kemudian diserobot orang lain."
Taqwadin mengatakan telah menyurati dan mengadakan rapat dengan pihak pemerintah Aceh Besar untuk kasus tersebut. Pemerintah setempat berjanji akan menyelesaikan berbagai persoalan tersebut setelah melakukan pantauan ke lapangan. "Kami telah meminta pemerintah daerah untuk serius menyelesaikan."
Yanti, korban tsunami yang masih menghuni Barak Bakoy, mengatakan masih sangat berharap untuk mendapatkan rumah. "Sudah sepuluh tahun, hanya bersabar. Tidak tahu harus berbuat apa."
Menurut Yanti, berbagai keluhan telah disampaikan kepada semua pihak, termasuk media. Saban peringatan tsunami, barak tersebut selalu diliput media untuk menggambarkan kondisi mereka. "Tapi, sampai kini, kami masih di sini."
ADI WARSIDI
Beberapa keluhan yang muncul adalah para korban menuntut rumah dan ganti rugi tanah. Sebagian korban juga masih tinggal di barak. Lalu ada juga laporan mengenai rumah bantuan yang diserobot pihak lain. (Baca: 10 Tahun Tsunami Aceh, JK Ziarah ke Makam Lambaro)
Menurut Taqwadin, sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik, Ombudsman Perwakilan Aceh telah menerima lima laporan terkait dengan korban tsunami menjelang peringatan 10 tahun bencana besar itu. Laporan-laporan itu mewakili nasib sekitar 1.500 korban tsunami.
Misalnya, laporan dari masyarakat Deah Mamplam, Kecamatan Leupung, Aceh Besar. Mereka mengeluh perumahan bantuan yang ditempati oleh 333 kepala keluarga ternyata tanahnya masih bermasalah. "Tanah milik warga setempat belum dibayar pemerintah daerah." (Foto: Aceh Pasca-Tsunami, Dilihat dari Udara)
Selanjutnya, juga ada laporan dari 123 keluarga yang belum pernah menerima bantuan di Ulee Lheu. Kemudian laporan dari warga yang masih tinggal di Barak Bakoy, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. "Mereka mengaku telah mendapat jatah rumah, tapi kemudian diserobot orang lain."
Taqwadin mengatakan telah menyurati dan mengadakan rapat dengan pihak pemerintah Aceh Besar untuk kasus tersebut. Pemerintah setempat berjanji akan menyelesaikan berbagai persoalan tersebut setelah melakukan pantauan ke lapangan. "Kami telah meminta pemerintah daerah untuk serius menyelesaikan."
Yanti, korban tsunami yang masih menghuni Barak Bakoy, mengatakan masih sangat berharap untuk mendapatkan rumah. "Sudah sepuluh tahun, hanya bersabar. Tidak tahu harus berbuat apa."
Menurut Yanti, berbagai keluhan telah disampaikan kepada semua pihak, termasuk media. Saban peringatan tsunami, barak tersebut selalu diliput media untuk menggambarkan kondisi mereka. "Tapi, sampai kini, kami masih di sini."
ADI WARSIDI