News

TEMPO.CO, Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyelidiki dugaan anggaran siluman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2014. Upaya ini akan ditempuh setelah ia juga melaporkan dugaan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kami ingin tahu berapa kerugian negara pada APBD tahun lalu," kata Ahok, sapaan Basuki, di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu, 28 Februari 2015.

Ahok menjelaskan, anggaran siluman sebenarnya bukan hanya ditemukan pada APBD 2014. Temuan tersebut juga terjadi pada tahun 2012 dan 2013.

Namun, ia berujar tak bisa melaporkan temuan itu lantaran tak memiliki bukti kuat karena anggaran masih disusun dengan cara manual.

Lagipula, kata dia, Dewan Perwakilan Rakyat akan menyangkal temuan itu dan menyebut programnya justru diusulkan oleh satuan kerja perangkat daerah.

Sebelum rapat paripurna berlangsung, Ahok menduga kejadian serupa akan terjadi setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD 2015 disahkan. Alasannya, ia mengatakan program fiktif yang diajukan melalui pokok pikiran anggota dewan sebagai hasil dari reses sudah menjadi tradisi.

Alasan itu pula yang membuat dia menolak semua pokok pikiran saat rancangan anggaran 2015 masih dibahas. "Mereka keenakan, terbukti kan, mereka nekad membuat anggaran sendiri," kata Ahok.


LINDA HAIRANI