Dinas, menurut dia, hanya mengusulkan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan, misalnya rehabilitasi gedung sekolah. Selain itu, pernyataan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sudah jelas bahwa semua usulan kegiatan dari satuan kerja perangkat daerah bersih, tidak ada titipan dari anggota DPRD.

"Kami tidak menerima titipan dari DPRD karena kami bukan staf mereka. Kami staf gubernur," ucapnya. Pengadaan buku trilogi Ahok, ujar dia, murni usulan dari DPRD. Sebab, dalam pembahasan di tingkat komisi, tidak ada kegiatan seperti itu. "Itu muncul tiba-tiba."

Anggota Komisi Pendidikan, Steven Setiabudi Musa, justru menuding Dinas Pendidikan yang memasukkan pengadaan buku trilogi Ahok ke dalam APBD 2015. Menurut dia, alasannya sangat mungkin. "Mungkin SKPD (satuan kerja perangkat daerah) sedang cari muka ke Ahok," katanya.

Sama seperti Arie, Steven mengatakan pengadaan buku trilogi Ahok tak ada dalam pembahasan anggota Dewan dengan Dinas Pendidikan. Ia juga heran. "Saya selalu hadir dalam rapat, tidak ada pembahasan buku trilogi," ucapnya.

Jika keduanya saling bantah, siapa yang mengusulkan pengadaan buku trilogi Ahok? Buku trilogi itu tercantum dalam APBD 2015 hasil pembahasan antara DPRD dan Dinas Pendidikan pada 27 Januari 2015. Adapun judul ketiga buku itu berturut-turut, Nekad Demi Rakyat, Dari Belitung Menuju Istana, dan Tionghoa Keturunanku, Indonesia Negaraku. Pagu anggaran untuk ketiga buku itu masing-masing Rp 10 miliar.

ERWAN HERMAWAN | LINDA HAIRANI