News
Buya Syafii Soal APBD Siluman DKI: Sikap Partai Lembek dan Mengecewakan
Sumber: detik.com22 Maret 2015 | 15:25:30
Jakarta - Kegigihan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memperjuangkan sistem e-budgeting untuk APBD DKI 2015 terus menuai simpati dan dukungan banyak kalangan, terutama para tokoh dan pegiat antikorupsi. Tokoh antikorupsi Buya Syafii Maarif pun angkat bicara.
"Saya ikuti sepak terjang Ahok ini meskipun belum kenal secara pribadi, dia sosok pemimpin petarung yang mungkin sudah putus urat takutnya. Urusan membela duit rakyat dia tak kepalang tanggung pasang badan meski harus dikeroyok partai-partai di DPRD," jelas Buya Syafii, dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (22/3/2015).
Ketua Tim 9 bentukan Presiden Jokowi ini menambahkan, Ahok bersikap ngotot untuk hal sangat prinsipil yang selama ini nyaris tak tersentuh, memberantas permainan kotor dan kongkalingkong dalam penyusunan anggaran. Kongkalikong penyusunan anggaran ini sudah jadi borok lama di Republik ini.
"Justru sangat mengecewakan sikap lembek partai-partai yang terlihat menjadi sumber masalahnya. Kebanyakan pimpinan partai PDIP, PKS, Gerindra, PPP, Hanura, Demokrat, Golkar dan PKB justru bersikap mendua. Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," pungkas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.
DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Selanjutnya, lewat rapat pimpinan gabungan DPRD DKI, mereka mendorong Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) menerbitkan Peraturan Gubernur penggunaan APBD tahun lalu senilai Rp 72,9 triliun atau lebih sedikit dari RAPBD 2015 yang sebesar Rp 73,08 triliun.
"Kita menyatakan seluruh aspirasi fraksi, kecuali dari Partai NasDem yang tak hadir, keputusan APBD diserahkan kepada Gubernur, ya Pergub," kata Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik usai rapat pimpinan gabungan di DPRD DKI, Jumat (20/3/2015) malam.
DPRD DKI tak setuju bila dikatakan menolak Peraturan Daerah (Perda) APBD DKI 2015, karena DPRD memang tak bersedia membahas APBD itu. DPRD menyatakan sikap yang dihasilkannya adalah menyerahkan sepenuhnya APBD kepada Ahok.
Selanjutnya, keputusan ini akan dikomunikasikan kepada Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi yang berhalangan hadir. Penyampaian hasil rapat ini akan dilakukan sebelum Senin (23/3) meski belum dijadwalkan waktu pastinya.
"Saya ikuti sepak terjang Ahok ini meskipun belum kenal secara pribadi, dia sosok pemimpin petarung yang mungkin sudah putus urat takutnya. Urusan membela duit rakyat dia tak kepalang tanggung pasang badan meski harus dikeroyok partai-partai di DPRD," jelas Buya Syafii, dalam perbincangan dengan detikcom, Minggu (22/3/2015).
Ketua Tim 9 bentukan Presiden Jokowi ini menambahkan, Ahok bersikap ngotot untuk hal sangat prinsipil yang selama ini nyaris tak tersentuh, memberantas permainan kotor dan kongkalingkong dalam penyusunan anggaran. Kongkalikong penyusunan anggaran ini sudah jadi borok lama di Republik ini.
"Justru sangat mengecewakan sikap lembek partai-partai yang terlihat menjadi sumber masalahnya. Kebanyakan pimpinan partai PDIP, PKS, Gerindra, PPP, Hanura, Demokrat, Golkar dan PKB justru bersikap mendua. Mereka menolak isu anggaran siluman tetapi mendukung atau tidak menarik diri dari Hak Angket. Padahal, Ahok diangket karena jelas menolak anggaran siluman itu," pungkas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.
DPRD DKI menolak penggunaan APBD DKI 2015 setelah tak mau membahasnya lewat rapat Badan Anggaran. Selanjutnya, lewat rapat pimpinan gabungan DPRD DKI, mereka mendorong Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) menerbitkan Peraturan Gubernur penggunaan APBD tahun lalu senilai Rp 72,9 triliun atau lebih sedikit dari RAPBD 2015 yang sebesar Rp 73,08 triliun.
"Kita menyatakan seluruh aspirasi fraksi, kecuali dari Partai NasDem yang tak hadir, keputusan APBD diserahkan kepada Gubernur, ya Pergub," kata Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad Taufik usai rapat pimpinan gabungan di DPRD DKI, Jumat (20/3/2015) malam.
DPRD DKI tak setuju bila dikatakan menolak Peraturan Daerah (Perda) APBD DKI 2015, karena DPRD memang tak bersedia membahas APBD itu. DPRD menyatakan sikap yang dihasilkannya adalah menyerahkan sepenuhnya APBD kepada Ahok.
Selanjutnya, keputusan ini akan dikomunikasikan kepada Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi yang berhalangan hadir. Penyampaian hasil rapat ini akan dilakukan sebelum Senin (23/3) meski belum dijadwalkan waktu pastinya.