News

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Budiman Sudjatmiko mendesak agar Setya Novanto mundur sementara dari jabatan Ketua DPR. Alasannya, kasus dugaan pelanggaran etika yang mendera Setya Novanto sedang bergulir di Mahkamah Kehormatan DPR (MKD). "Saya minta mundur dulu lah. Biar diperiksa dulu," kata Budiman, Jumat 20 November 2015.

Menurut Budiman, perkara Setya Novanto kali ini tidak main-main sebab membawa-bawa nama Presiden Joko Widodo. Selain itu, katanya, politikus Partai Golkar itu juga diduga telah menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Ketua DPR untuk kepentingan pribadi. "Dia menggunakan jabatannya untuk lobi-lobi bisnis, abuse of power, enggak benar ini," ujar Budiman.

Senin lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Setya Novanto ke MKD dengan tudingan jadi pelobi perpanjangan kontrak karya PT Freeport. Laporan ini disertai bukti transkrip pembicaraan, dan bukti rekaman.

Dalam transkrip itu, Setya membincang rencana perpanjangan kontrak Freeport dengan bos Freeport Maroef Syamsoddin serta pengusaha M. Riza Chalid. Di transkrip tu, Setya terungkap mencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia pun meminta bagian saham dari rencana investasi Freeport terkait pembangunan pembangkit listrik di Urumuka, Papua.

Setya membenarkan pernah bertemu dengan bos Freeport dan Riza Chalid. Tapi ia membantah telah mencatut nama Jokowi dan Jusuf Kalla.

Sebelum kasus Freeport, Setya pernah juga dilaporkan ke MKD terkait dugaan pelanggaran etika ketika bertemu dengan kandidat presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump, bulan lalu. Pelapor perkara ini adalah Budiman Sudjatmiko bersama tiga politikus PDIP lainnya yaitu Adian Napitupulu, Charles Honoris, dan Diah Pitaloka. Hasil pemeriksaan MKD, Setya hanya dikenai sanksi teguran.

Terkait kasus Freeport ini, Budiman meminta MKD lebih tegas. Sebab, kata dia, dugaan pelanggaran etika terhadap Setya Novanto berulang terjadi. "Saya minta MKD lebih tegas lagi. Karena Setya Novanto menggunakan jabatan sebagai ketua lembaga perwakilan rakyat untuk urusan pribadi. Ini memalukan, menjatuhkan harga diri DPR," kata Budiman.